Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PP NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

 Rangkuman dari beberapa ayat dan pasal untuk memudahkan pembaca mencari redaksi yang berhubungan teknis pembentukan, pelaksanaan dan pengelolaan BUMDESMA.

Terdapat beberapa poin terapan pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (BAB I, Pasal 1, nomor 1)

2. Aset BUM Desa adalah adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. (BAB I, Pasal 1, nomor 14)

3. BUM Desa terdiri atas : BUM Desa dan BUM Desa Bersama (BAB I, Pasal 2)

4. BUM Desa/BUM Desa Bersama bertujuan : (BAB I, Pasal 3)
  • melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktifitas perekonomian, dan potensi Desa.
  • melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.
  • memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
  • pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa, dan
  • mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.
5. Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa /BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip : (BAB I, Pasal 4)
  • profesional;
  • terbuka dan bertanggungjawab;
  • partisipatif;
  • prioritas sumber daya lokal; dan
  • berkelanjutan.
6. Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi : (BAB I, Pasal 5)
  • konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
  • produk barang dan/atau jasa;
  • penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
  • inkubasi usaha masyarakat Desa;
  • stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
  • pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
  • peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
  • peningkatan nilai tambagh atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.
7. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama (BAB II Pasal 7)
  • BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  • BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
  • BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
  • Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada kalimat ketiga diatas (pada ayat ke 3), tidak terikat pada batas wilayah administratif.
  • Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing masing.
  • Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat  : penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
8. BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (BAB II Pasal 8 ayat 1)

9. Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan Badan Hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan perundang undangan. (BAB II Pasal 8 ayat 2)

10. Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, Pemerintah desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa (BAB II Pasal 9 ayat 1)

11. Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan : (BAB II Pasal 10)
  • kebutuhan masyarakat;
  • pemecahan masalah bersama
  • kelayakan usaha
  • model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
  • visi, pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.
12. Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa (BAB IV Pasal 14)

13. Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas;(BAB IV Pasal 15)
  • Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
  • penasihat;
  • pelaksana operasional; dan
  • pengawas
14. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang (BAB IV Pasal 17) :
  • menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
  • menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
  • membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan pada BUM Desa.
  • membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
  • mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
  • mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama
  • mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama.
  • memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
  • memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasehat.
  • memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
  • memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  • menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
  • menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  • memutuskan penugasan desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
  • memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  • menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
  • memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
15. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b (lihat pada lembaran PP 11 tahun 2021) dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. (BAB IV Pasal 21 Ayat 1)

16. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan (BAB IV Pasal 21 Ayat 2).

17. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 berwenang (BAB IV Pasal 27) :
  • bersama penasehat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa/BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
  • mengambil keputusan terkait operasional Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  • mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  • melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
18. Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. (BAB IV Pasal 34 Ayat 1)

19. Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. (BAB IV Pasal 35 Ayat 1)

20. Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (BAB IV Pasal 35 Ayat 2)
  • gaji; dan/atau
  • tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Guna memverifikasi hasil tulisan artikel diatas dan menambah wawasan beberapa ayat yang belum diterbitkan pada halaman ini, bisa mengunduhnya pada situs bpk.go.id :


Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
ilustrasi gambar pelatihan kader desa

Post a Comment for "PP NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA"