BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ; BAGAIMANA CARA MENDIRIKANNYA?

Badan usaha skala lokal desa mulai tumbuh setelah disahkannya undang undang desa no 6 tahun 2014, yang memberikan ruang dan kesempatan kepada desa desa untuk lebih menjalin kerjasama. Pendirian badan usaha milik bersama sebagai basis pengembangan ekonomi desa di kawasan perdesaan sampai saat ini masih menghadapi kendala, mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan. Sebagai contoh :
  • apakah badan usaha milik desa bersama bisa didirikan di lokasi desa di luar kawasan perdesaan yang telah ditetapkan?
  • mengapa badan usaha milik desa bersama (bumdesma) didirikan?, apakah badan usaha milik desa (BUMDes) saja tidak cukup?
  • apakah pendirian badan usaha milik desa bersama (bumdesma) bisa diwujudkan tanpa desa memiliki badan usaha milik desa?
  • dan lainnya.
Amanat yang tersirat di pasal 1 angka 6 undang undang desa no 6 tahun 2014 tentang desa, mengisyaratkan kemampuan badan usaha untuk memberikan manfaat sosial bagi kehidupan warga desa. Selanjutnya di pasal 141 PP nomor 43/2014 sebagai peraturan pelaksanaan undang undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengenalkan istilah hukum "BUM Desa Bersama"
Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perintah dari undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Batasan yuridis dalam pasal 1 angka 9 di UUD No.6 Tahun 2014 tentang Desa merumuskan frasa hukum Kawasan Perdesaan sebagai berikut :
"Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan untuk pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi"
Dalam konsep "membangun desa" terdapat perspektif pembangunan dan perspektif desa. Melihat "membangun desa" dengan perspektif pembangunan melahirkan misi dan platform pemerataan pembangunan yang menyentuh ranah perdesaan, desa dan masyarakat. Sedangkan melihat "membangun desa" dengan perspektif desa berarti memperkuat desa dalam memanfaatkan, mengakses dan memiliki ruang dan sumberdaya kawasan perdesaan.


Proses pendirian BUM Desa Bersama diawali dengan gagasan sederhana untuk memanfaatkan potensi dan aset desa melalui tiga langkah (direncanakan, dipetakan dan dikelola) berskala kerjasama antar desa.


  • Manusia. Petakan aset manusia seperti pengetahuan, keterampilan, sumber penghidupan, pola nafkah, etos kerja, daya beradaptasi, ketokohan/representasi.
  • Alam. Sawah, kebun, air, hutan, lingkungan hidup, keanekaragaman sumber daya alam.
  • Sosial. Kerukunan, kepedulian, berorganisasi, emansipasi, nilai, budaya, potensi berjejaring dan sebagainya.
  • Keuangan. Tabungan, iuran warga, pendapatan asli desa, upah dan lainnya.
  • Fisik. Tempat tinggal, transportasi, komunikasi, pasar, sanitasi, alat produksi, karya seni, situs bersejarah, dan lainnya.
Langkah untuk memudahkan agenda pembahasan BUM Desa Bersama adalah :
  1. Memastikan BUM Desa Bersama sebagai program / kegiatan kerjasama desa. Jika dokumen RPJM/RKP/APB Desa belum mencantumkan BUM Desa Bersama sebagai kegiatan kerjasama antar desa, maka desa terlebih dahulu melakukan review RPJM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Sebaliknya, jika desa telah mencantumkan BUM Desa Bersama dalam dokumen perencanaan, maka desa langsung melakukan pembahasan usulan tentang unit usaha di BUM Desa Bersama.
  2. Menyelenggarakan Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang menyelenggarakan musyawarah desa tentang kerjasama desa, termasuk hal strategis membahas BUM Desa Bersama sebagai institusi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh lebih dari dua desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdayasaing.
  3. Menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa. Sistematika pengaturan atau stelsel norma dalam peraturan desa tentang kerjasama desa memuat BUM Desa Bersama sebagai salah satu ruang lingkup pengembangan usaha bersama.
  4. Menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi/Perwakilan Desa. Susunan delegasi desa sebaiknya diusulkan dalam musyawarah desa. Hasilnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa (BKD) yang selama ini dipraktekkan di beberapa tempat sudah tidak punya landasan hukum yang kuat. Satu satunya institusi desa dengan penyebutan "badan" adalah Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai nilai, visi dan misi demokrasi dan partisipasi masyarakat desa.
Hasil akhir dari pembentukan bumdesma yang sah adalah :

1). Terbitnya Peraturan Bersama Kepala Desa (permakades) tentang kerjasama antar desa. Tentunya terdapat nomor surat, tanda tangan serta isi dari peraturan tersebut. Substansi permakades terdiri atas:
  • BAB I Ketentuan Umum
  • BAB II Ruang lingkup kerja sama
  • BAB III Bidang kerja sama
  • BAB IV Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama
  • BAB V Jangka waktu kerjasama
  • BAB VI Hak dan kewajiban
  • BAB VII Pendanaan
  • BAB VIII Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerjasama
  • BAB IX Penyelesaian perselisihan
  • BAB X Ketentuan peralihan
  • BAB XI Ketentuan penutup
2). Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdesma. Terpenting nilai penyertaan modal dari masing masing desa besarannya sudah final disepakati.

3). Struktur kepengurusan bumdesma dan beberapa unit kerja.

4). Berita acara, notulen rapat pembentukan dan daftar hadir

Semoga bermanfaat.

Apa mau template responsive?, kunjungi di SINI

PLEASE SHARE THIS POST TO SOCIAL MEDIA :

5 Responses to "BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ; BAGAIMANA CARA MENDIRIKANNYA?"

  1. Mantap bila perlu cari kawasan desa yg masih terpencil yg blum diakses oleh badan pemerintah

    ReplyDelete
  2. sepertinya bumdesma harus membuat beberapa unit kerja di bawahnya, agar variasi usaha ada

    ReplyDelete
  3. badan usaha milik antar desa harus memiliki unit usaha dibawahnya agar cepat berkembang.

    ReplyDelete
  4. BUMDESMA juga menbantu kelompok usaha lecil dalam pemasaran produk dan tambah modal usaha kelompok.

    ReplyDelete