Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA KAWASAN PERDESAAN

image : rapat koordinasi pembangunan kawasan
A. Latar Belakang

Desa memiliki potensi keanekaragaman sumber daya yang ada di wilayahnya masing masing, hanya terkadang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Padahal potensi yang ada dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat disekitarnya.

Dukungan akan penanganan masalah yang muncul sehingga penerapan pola pembangunan dikhususkan pada wilayah tersebut menjadi acuan pembentukan wilayah kawasan, apalagi didukung juga oleh dasar hukum dan yang melatarbelakanginya pembentukan penanganan wilayah kawasan, sebagai berikut :
  • Undang undang Desa nomor 6 tahun 2014
  • Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
  • Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.
  • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  • Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  • Beberapa desa memiliki kesamaan potensi dan masalah, serta jaraknya lokasi desa yang berdekatan.
Dari beberapa uraian yang tersebut di atas menjadi pedoman penerbitan surat keputusan oleh Bupati dalam penetapan kawasan sebagai dasar pertimbangan guna peningkatan aktifitas perekonomian dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Pembentukan kawasan perdesaan juga didukung dalam pasal 85 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa :
"Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa"

B. Maksud dan Tujuan

Pertama yang perlu dipahami bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama (bumdesma) kawasan adalah badan yang memfasilitasi pembentukan unit usaha, mengkoordinir, mengembangkan, memfasilitasi hal hal lain non manajerial usaha di dalamnya. Jadi pengurus bumdesma bukanlah pelaku usaha atau mengelola unit usaha secara langsung.

Artikel ini merupakan konsep dari sebuah bumdesma dan seterusnya, berdasarkan hasil pemantauan di lokasi kawasan. Proses tahapan dalam pembangunan kawasan membutuhkan salah satu kelembagaan yang mampu mengidentifikasi, mempersiapkan, mengelola serta mengembangkan beberapa jenis usaha dengan pemanfaatan sumber daya lokal. Maka perlu dibentuk sebuah lembaga yang disepakati oleh beberapa Kepala Desa dengan nama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) kawasan dengan legalitas formal dari Peraturan Bersama Kepala Desa (permakades). Modal dasar bumdesma berasal dari modal penyertaan dari kas desa sebesar yang telah disepakati bersama.

  1. Penyiapan badan usaha yang mandiri dan berkelanjutan sebagai wadah kolaburasi antar desa dalam bidang ekonomi sehingga skala ekonomi dan daya saing ekonomi desa menjadi lebih besar dan kuat.
  2. Pengurus bumdesma berkemampuan memfasilitasi pembentukan beberapa unit usaha sesuai kebutuhan akan pengembangan jenis usaha baru.
  3. Pengurus bumdesma juga berkemampuan memfasilitasi legalitas unit usaha sesuai bidang usaha yang diurus dan terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama terdekat, serta memastikan bahwa unit usaha tersebut bekerja sesuai aturan yang ada dari Pemerintah maupun dari beberapa dinas daerah terkait.
  4. Pengurus bumdesma membuat kebijakan atau peraturan yang relevan secara umum bagi unit usaha.
  5. Memfasilitasi agenda peningkatan kapasitas bagi pengurus unit usaha dan juga bagi pengurus bumdesma itu sendiri.
  6. Mewakili unit usaha maupun bumdesma melakukan kerjasama atas nota kesepahaman yang dibuat dan surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (investor).
  7. Berkemampuan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha yang dikelolanya serta mengoptimalkan potensi yang ada di lokasi kawasan perdesaan itu sendiri.
  8. Pengurus bumdesma senantiasa berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah dalam rangka pembaharuan informasi kewirausahaan, dukungan administrasi dan lainnya yang relevan.

C. Kriteria Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama (bumdesma) kawasan.

Kemampuan manjerial dan peka terhadap kebutuhan pasar serta rencana strategis menciptakan peluang pasar adalah salah satu tuntutan yang mengarah kepada kriteria yang layak untuk mengisi posisi sebagai pengurus bumdesma. Pekerjaan pengurus bumdesma dapat dibantu oleh namanya operator dan bukan staf kantor bumdesma. Makna operator memiliki tupoksi yang fokus dibidangnya serta memahami pekerjaannya. Uraian yang diharapkan sebagai kriteria pengurus bumdesma adalah sebagai berikut :
  1. Bisa membaca dan menulis
  2. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
  3. Memiliki pengalaman mengelola usaha, minimal milik sendiri dan berusia di bidang usaha yang pernah dikelolanya selama 5 tahun.
  4. Memiliki pola pengembangan usaha serta penerapannya sendiri maupun konsep usaha sederhana yang dipaparkannya.
  5. Memiliki pemahaman tentang transaksi barang (jual beli) dan pemahaman tentang untung dan rugi.
  6. Memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa wirausaha.
  7. Mampu senantiasa berkomunikasi dalam rangka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.
  8. Mampu mengidentifikasi, menganalisa dan menindaklanjuti beberapa masalah, rencana pengembangan maupun konsep strategis lainnya dalam peningkatan pendapatan suatu usaha.

D. Legalitas, Operasional dan Masa Kepengurusan

Dasar pembentukan pengurus dan bumdesma adalah adanya berita acara musyawarah antar desa dan surat keputusan beberapa kepala desa serta peraturan bersama kepala desa yang bersepakat membentuk lembaga tersebut. BUMDESMA dalam menjalankan aktifitasnya juga harus terdaftar di kantor pelayanan pajak terdekat berkaitan dengan jenis usaha yang dilakukannya. Demikian juga beberapa unit usaha dibawah koordinasi bumdesma sudah wajib memiliki legalitas badan usaha sesuai bidangnya (misal : PT, Fa, CV, Koperasi) serta terdaftar juga di kantor pelayanan pajak terdekat.

Operasional, sejak aktifnya pembentukan pengurus dan lembaga bumdesma, maka desa desa wajib memberikan modal penyertaannya. Namun ada beberapa desa menginginkan pengurus bumdesma mengajukan rencana kerja tahunan secara rinci dan uraian penggunaan dana operasional badan sebagai imbal balik penyaluran modal penyertaan.

Selain modal bumdesma dari beberapa desa desa juga bumdesma bisa memperoleh bantuan modal dari beberapa instansi atau lembaga yang resmi, baik berupa sumbangan, hibah maupun jenis pemasukan yang sah.

Modal bumdesma kawasan dipergunakan untuk :
  • Modal dasar unit usaha
  • Pembiayaan kantor bumdesma
  • Honor/gaji/intensip pengurus dan operator
  • Penyediaan peralatan pendukung kerja pengurus
  • Pembiayaan lainnya dan masuk dalam daftar rencana anggaran biaya
Guna mengetahui perkembangan bumdesma beserta asetnya dan untuk menjadi perhatian pengembangan berikutnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka sebagai masukan perlunya insentip tersendiri dalam pembebanan biaya pelaporan bulanan, sehingga secara tidak langsung dapat diketahui rekam jejak perjalanan bumdesma dan konsep rencana pengembangan selanjutnya oleh Pemerintah maupun Pemerintah daerah.

Masa kepengurusan, terkadang di masa masa kepengurusan ada beberapa hal yang ditemukan terkait kinerja pengurus, dimulai dengan tingkat kejenuhan, kinerja lambat atau menyenangi pekerjaan yang berlebihan dengan maksud ada nya tujuan tertentu.

Masa periodisasi  merupakan salah satu masa evaluasi untuk menjaga stabilitas kinerja lembaga bumdesma serta butuhnya pemahaman akan penyegaran kelembagaan tersebut untuk berkembang. Saran dan masukan di masa periodisasi pergantian pengurus tidak serentak bersamaan bagi ketiga pengurus utama. Ada rekomendasi pola pergantian atau perpanjangan masa kepengurusan :
  • Masa masing masing pengurus berlaku selama 4 tahun untuk satu periode, dan maksimal 2 periode masa kepengurusan, dan bisa dipilih ulang setelah satu periode berjalan.
  • Masa periodisasi pergantian memakai pola 5B dengan pengertian, misal jika hanya ketua saja yang diganti dengan pengurus yang baru, maka 5 bulan berikutnya pergantian sekretaris juga boleh diganti atau dipertahankan dan seterusnya juga untuk posisi bendahara.
Maksud penggagasan pola di atas tidak lain untuk mengurangi kesalahpahaman terkait rencana tindak lanjut yang telah di susun sebelumnya, sehingga sinkronisasi pemahaman dapat cepat terwujud. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pola lain yang memahami maksud di atas.


E. Pengembangan dan Kontribusi

Pengembangan. Beberapa strategi dalam pengembangan unit usaha serta jenis pengelolaannya membutuhkan cara kepemimpinan yang mengikuti perkembangan terkini. sehingga dengan cepat beradaptasi pada kondisi pasar yang ada. Pola perilaku manajerial tidak dapat selamanya diterapkan yang bersikap konvensional, sehingga butuh penajaman pola pikir yang mengarah ke masa kekinian. Hal ini tidak dapat dipungkiri sejalan dengan pesatnya perkembangan pasar dan teknologi. Mau tidak mau harus mengarah ke kondisi kekinian dalam penerapan manajerial yang efektif, efisien dan tersistematis.

Dalam rangka menuju ke arah sana maka dibutuhkan metoda pengembangan diri. Dapat diperoleh melalui pelatihan pelatihan yang ada serta relevan dengan kebutuhan diri dan jenis usaha saat itu. 

Demikian juga dalam menjalankan atau mengelola sebuah unit usaha, maka perlu penyesuaian terhadap sistem kendali yang efektif, sehingga bermuara kepada pendapatan yang menguntungkan. Misalkan jika dalam melakukan transaksi jual beli di tempat menggunakan penulisan manual. Sebaliknya yang diharapkan langsung perekaman melalui barcode dan tersimpan serta terekapitulasi dalam sistem database. Efektif untuk mengetahui data data terkait pembelian dan penjualan barang serta pencatatan lainnya yang dilakukan secara terintegrasi.

Tata kelola secara secara manual membutuhkan efektifitas waktu untuk transfer pemahaman sehingga menghasilkan produktifitas yang cepat. Kesemuanya ini butuh pemikiran seorang pemimpin dan kesiapan menuju kearah sana, sehingga perlu sebuah pelatihan.

Kontribusi. BUMDESMA dengan beberapa unit usaha di bawahnya berkembang pesat sejalan dengan pemenuhan produk oleh beberapa konsumen. Sehingga memungkinkan meraih pendapatan yang besar. Selain menciptakan lapangan pekerjaan juga memberi lapangan bagi tenaga kerja baru dan sejalan dengan perkembangan usaha maka sejalan pula dengan bertambahnya tenaga kerja.

BUMDESMA tidak terlepas dengan pelaporan keuangan serta pengawasan oleh lembaga lain yang dibentuk, secara teknis bumdesma juga di awasi oleh pengurus badan kerja sama antar desa (BKAD) sebagai representasi desa desa yang pernah berkontribusi pada masa pembentukan kelembagaan bumdesma sebelumnya.

Yang menjadi perhatian bahwa BUMDESMA kawasan yang sudah maju pesat memberikan kontribusi pajak daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Jadi kesimpulan kontribusi yang di maksud memberikan manfaat yang besar dan memungkinkan lagi adalah sebagai berikut :
  • Menciptakan lapangan pekerjaan
  • Memberi lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal
  • Memberikan masukan restribusi keuangan sebagai pendapatan asli daerah
  • Sebagai ikon badan usaha yang sukses dari daerah asal.
  • Sebagai tujuan studi banding dari berbagai instansi, kelembagaan, kelompok usaha maupun pribadi yang berkunjung ke kantor BUMDESMA.
  • Terciptanya kegiatan sosial sebagai bagian rencana tindak lanjut pengurus BUMDESMA.
  • Sebagai donatur dalam kegiatan rutin daerah atau kegiatan nasional lainnya.
  • Orang tua asuh pendidikan bagi anak anak yang kurang mampu kondisi sosial keluarganya atau anak yatim piatu.
Beberapa contoh konsep rencana penerapan, pengelolaan dan pengembangan serta legalitas badan usaha dari beberapa unit usaha yang akan dikelola pengurus BUMDESMA kawasan Simpang Gunung Tujuh (dari hasil identifikasi), sebagai berikut :

  1. Unit usaha Rumah Pajang, pengelolaan rumah pajang memiliki fungsi guna memamerkan serta menjual produk hasil dari desa desa yang ada di kawasan baik berupa hasil pengolahan kelapa, kerajinan tangan dan lainnya, selain itu juga menjual beberapa produk dagangan harian yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya serta peralatan pendukung kerja para petani dan nelayan. 
  2. Unit usaha Pakan Ternak, bantuan yang telah diserahterimakan pada tahun penganggaran 2018 berupa bangunan dan peralatan pengolahan pakan ikan yang berlokasi di desa Nipah Kuning, sudah harus dikelola agar status bantuan termanfaatkan.
  3. Unit usaha Kelapa, fokus mengelola tanaman kelapa sebagai komoditas terbesar di wilayah kawasan perdesaan khususnya dan di wilayah administrasi kabupaten pada umumnya. Pengelolaan kelapa di mulai dengan pembuatan minyak kelapa murni (virgin coconut oil), berawal dari kondisi harga jual yang rendah (hasil survei) dan dominan tidak rutin laku setiap minggunya secara merata di masyarakat pemilik kebun kelapa sehingga perlu inovasi baru dalam pengelolaan berkelanjutan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
  4. Unit usaha Embung, Pembangunan embung telah selesai di tahun 2018, embung ini dibangun di sekitar lahan persawahan, selain fungsi utama untuk menyimpan cadangan air, juga dapat dikembangkan sebagai tempat pemeliharaan ikan dan tujuan wisata pemancingan.
  5. Unit usaha Pasar, pembangunan pasar kawasan sedang masa proses pengerjaan dan terletak antara di pinggir jalan poros yang menghubungkan antar kedua kabupaten, sehingga arus peningkatan perputaran uang melalui transaksi dagang akan berkembang.
  6. Unit usaha Pemasaran, bekerja memasarkan berbagai unit usaha yang ada dan hasil produktifitasnya ke dunia pasar di mana pun, dengan pola mengidentifikasi potensi pasar, pemanfaatan akses dunia maya dengan berbagai fasilitas media aplikasi, sebagai bagian propaganda pemasaran produk, mengadopsi kelayakan produk, memfasilitasi ijin produk, memamerkan hasil produk usaha yang dikelola bumdesma kawasan simpang gunung tujuh, membuat desain grafis market dan produk dan seterusnya.
Kesemua unit usaha sudah wajib berbadan hukum dan terdaftar di kantor pelayanan pajak serta memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Penguraian atas kelayakan unit usaha berbadan hukum sebagai konsep rencana adalah sebagai berikut :
  1. Unit usaha rumah pajang berbentuk koperasi, selain memperoleh modal usaha dari bumdesma, penyertaan modal dari masyarakat atau penanam modal lainnya sebagai anggota memungkinkan pengembangan yang berkelanjutan lebih terjamin, pengawasan oleh anggota juga dapat berlangsung dengan baik.
  2. Unit usaha pakan ternak berbentuk koperasi, pemanfaatan produk hasil pengelolaan bisa dipakai oleh anggota koperasi dan anggota koperasi juga memiliki tanggung jawab moral guna membantu pemasaran yang berkelanjutan, disebabkan adanya keuntungan yang dapat diperoleh anggota pada akhir tahun sebagai laba bersih yang akan dibagikan.
  3. Unit usaha kelapa berbentuk perseroan terbatas (pt), dikarenakan potensi unggulan yang dominan di wilayah desa desa yang ada di kawasan perdesaan menjadi target bahan baku yang berlimpah, maka butuh sebuah jaringan dalam pengelolaannya, target utama masyarakat pemilik kebun kelapa wajib disertakan menjadi anggota koperasi di unit usaha desa yang dikelola oleh masing masing badan usaha milik desa (BUMDES) di wilayah kawasan. Kemudian pemegang saham atas perseroan terbatas atas unit usaha kelapa yang akan dibentuk bumdesma kawasan simpang gunung tujuh adalah beberapa koperasi yang akan dibentuk oleh masing masing BUMDES yang ada di kawasan perdesaan. Uraian di atas juga bisa dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan kepada masyarakat pemilik kebun kelapa yang dianggarkan dari Dana Desa di masing masing desa. Sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang berkesinambungan dalam pengelolaan minyak kelapa murni memakai metoda konvensional selain memperoleh pembagian hasil laba bersih dari koperasi. Apalagi masih ada desa di luar kawasan yang merupakan desa penyokong buah kelapa maupun hasil produk kelapa dalam jumlah yang besar, misal desa kemboja, satai lestari dan desa rantau panjang.
  4. Unit usaha embung berbentuk koperasi, selain modal penyertaan dari bumdesma juga adanya tambahan modal usaha dari anggota koperasi, memungkinkan juga tambahan modal dari bebrbagai instansi pemerintah, pemerintah daerah maupun badan usaha milik negara (BUMN), sehingga pengembangan usaha embung lebih besar lagi, apalagi dengan adanya unit usaha pemasaran membantu mempromosikan melalui leaflet, brosur, media sosial, website serta terobosan lain yang akan dipikirkan oleh unit usaha bidang pemasaran selanjutnya.
  5. Unit usaha pasar berbentuk koperasi, beberapa anggota bisa ikut serta terlibat dalam aktifitas dagang, pengelolaan sampah, kebersihan, perparkiran sehingga memperoleh kontribusi atas jasa dan usaha yang akan dilakukan.
  6. Unit usaha bidang pemasaran berbentuk commanditaire vennootschap (cv), para pemilik modal CV atau persekutuan komanditer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sekutu aktif berperan menjalankan perusahaan dan memiliki hak melakukan  perjanjian dengan pihak ketiga, dan sekutu pasif yang hanya menyerahkan modal dalam persekutuan dan tidak turut campur dalam kepengurusan maupun kegiatan perusahaan.
Tentunya perpaduan konsep dari beberapa unit usaha yang ada dengan segala rencana pengembangannya hingga berstatus usaha berbadan hukum memberikan kontribusi terhada pendapatan asli daerah. Semoga bermanfaat.
#salamkawasan.

Template responsive dan mobile friendly, beli di SINI

1 comment for "BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA KAWASAN PERDESAAN"

  1. Unit usaha yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan produk yang siap dipasarkan dan sejalan waktu akan menguntungkan. DISARANKAN UNIT USAHA BERBADAN HUKUM

    ReplyDelete

Post a Comment