BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (pembangunan kawasan perdesaan)

Badan usaha milik desa merupakan badan usaha yang bercirikan` desa dan dibentuk secara kolektif oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Usaha skala lokal desa mulai tumbuh paska undang undang desa no 6 tahun 2014. Pengembangan badan usaha milik desa juga menjadi kebijakan strategis kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pendirian bumdesma (badan usaha milik desa bersama) sebagai basis pengembangan ekonomi desa di kawasan perdesaan hingga saat ini masih menghadapi banyak kendala. Ketidakpahaman terhadap regulasi, pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), hingga dukungan desa.
Panduan bumdesma ini bisa menjadi pegangan langsung bagi sejumlah desa yang bekerjasama membentuk atau mendirikan badan usaha milik desa bersama. Panduan ini mempunyai tujuan guna mendorong dan menyiapkan tumbuhnya bumdesma secara kokoh, mandiri dan berkelanjutan sebagai wadah konsolisasi dan kolaborasi antardesa dalam bidang ekonomi sehingga skala ekonomi dan daya saing ekonomi desa menjadi lebih besar dan kuat.
pasal 1 angka 6 UU no.6/2014 tentang Desa
"Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Amanat yang tersirat dalam pengertian bumdesama diatas, kehebatan terletak pada kemampuannya untuk memberikan manfaat sosial bagi kehidupan warga desa. Pengertian bumdesma dalam UU No.6/2014 tentang desa tidak terletak pada kehebatan bumdes untuk mencetak laba besar, keuntungan miliaran, atau kunjungan wisatawan ke desa.

Dasar sosial pendirian bumdes adalah kerjasama antar desa yang dilakukan 2 desa atau lebih. UU No.6/2014 tentang desa membuka peluang pelayanan usaha antar desa. Dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk bumdesma. Selanjutnya pasal 141 PP No.43/2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang desa menggunakan isitilah hukum bumdesma.

Pasal 141 PP No.43/2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47/2015
(1) Dalam rangka kerja sama antar desa, 2 desa atau lebih dapat membentuk bumdesma
(2) Pembentukan bumdes sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan bumdes.
(3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan bumdesma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan bumdes tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan merupakan bagian dari UU No.6 Tahun 2014 tentang desa. Batasan yuridis dalam pasal 1 angka 9 UU No.6 tahun 2014 tentang desa merumuskan frasa hukum Kawasan Perdesaan sebagai berikut :
"kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi."


Dalam konsep membangun desa terdapat perspektif pembangunan dan perspektif desa. Melihat membangun desa dengan perspektif pembangunan melahirkan misi dan platform pemerataan pembangunan yang menyentuh ranah perdesaan, desa dan masyarakat. Sedangkan melihat membangun desa dengan perspektif desa berarti memperkuat desa dalam memanfaatkan, mengakses dan memiliki ruang dan sumber daya kawasan perdesaan. Dalam dua perspektif itu terdapat misi dan platform pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
Perspektif membangun desa tersebut juga bermakna sebagai pengarustamaan desa (village mainstreaming) dalam pembangunan kawasan perdesaan. Pengarustamaan desa berkeyakinan, meskipun ujung dari pembangunan kawasan perdesaan adalah ekonomi, tetapi aktor dan institusi juga penting untuk diperhatikan agar pembangunan tidak secara timpang hanya dinikmati oleh investor besar, tetapi desa hanya terkena dampak buruh dan hanya menjadi penonton. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya berbicara tentang lokasi, ruang, locus, perencanaan, produk dan komoditas unggulan (one village one product), tetapi juga berbicara tentang eksistensi dan partisipasi desa, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan kawasan perdesaan dalam konteks ini berarti menghadirkan negara ke ranah perdesaan, melakukan pemerataan pembangunan, untuk mengurangi ketimpangan dan urbanisasi. Pusat pusat pertumbuhan (agroindustri, agrowisata, dll) yang berskala menengah dan besar merupakan bentuk nyata pemerataan pembangunan. Arena ini akan mendatangkan dua keuntungan langsung bagi masyarakat desa, yaitu lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis bagi pelaku wirausaha ekonomi lokal yang berasal dari desa`.

Memperkuat desa dalam formasi pembangunan partisipatif, pembangunan kawasan perdesaan bukan hanya menempatkan desa sebagai lokasi dan objek penerima manfaat, tetapi juga memperkuat posisi desa sebagai subjek yang terlibat mengakses dalam arena dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan. Di lihat dari perspektif desa, ada 3 platform memperkuat desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
  • Kerjasama (kolaborasi) desa, perspektif dan formasi desa membangun, sangat penting tetapi tidak cukup. Pola ini bisa menjebak desa terisolasi dengan dunianya sendiri. Karena itu kerjasama desa harus di bangun, yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dan tujuan. Misalnya, sejumlah desa bekerjasama membangun jalan poros desa dengan dana desa, sejumlah desa menangkap air sungai untuk keperluan irigasi dan budidaya perikanan darat, sejumlah desa membangun minapolitan secara bersama, sejumlah desa bersama perajin membangun pasar dan distribusi, dan sebagainya.
  • Badan usaha milik desa bersama  (bumdesma) sebagai lembaga ekonomi desa yang berbasis pada kerjasama antar desa. Bumdesma merupakan representasi desa yang mempunyai otoritas langsung untuk memiliki dan mengelola sumber daya publik (tanah desa, dana desa, dana bergulir, hibah pemerintah, sumber daya alam bersama) sebagai modal untuk menjalankan bisnis. Bumdesma dapat menjadi wadah dan patron yang menyatukan sekaligus melindungi banyak pelaku ekonomi kecil menjadi bisnis yang lebih besar, tanpa harus mencaplok usaha bisnis yang sudah berkembang.
  • Keterlibatan desa dalam bagi saham dan bagi hasil (shareholding) dalam investasi pembangunan kawasan perdesaan. Selama ini investasi pembangunan kawasan perdesaan menempatkan desa sebagai "teman diskusi". Sedangkan investor dari luar yang bertindak sebagai shareholder utama. Tetapi karena teori stakeholding itu merugikan desa, tidak hanya sebagai lokasi, buruh dan penerima manfaat tetapi juga sebagai pemilik atas investasi melalui bagi saham dan bagi hasil. Tanah desa maupun tanah warga tidak dibeli habis oleh investor, melainkan disertakan sebagai modal/saham dalam investasi. Hasil dari investasi ini mendatangkan Pendapatan Asli Desa yang digunakan untuk membiayai pemerintah, pelayanan publik, sekaligus juga pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendekatan pengarustamaan desa penting untuk diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, untuk memastikan, artinya tidak hanya sektoral dalam bentuk pelatihan para pekerja maupun pelatihan wirausaha seperti yang di lakukan kementerian terkait, tetapi juga menghadirkan institusi desa dalam ranah pemberdayaan masyarakat, atau merajut kolaborasi antara desa dengan asosiasi pelaku ekonomi desa maupun kerjasama antara bumdesma dan bumdes dengan institusi ekonomi lainnya.
Dalam pemberdayaan masyarakat yang lebih progresif, pembentukan kelompok oleh pengelola program harus diakhiri. Ada agenda penting pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
  1. Pengorganisasian pelaku ekonomi desa (petani, nelayan, peternak, perajin dan lain lain) yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan. Organisasi ini menjadi tempat untuk pembelajaran, konsolidasi kepentingan dan tujuan, institusi bisnis, kerjasama ekonomi dan lainnya.
  2. Pengorganisasian kolaborasi antar desa yang memiliki potensi, kepentingan dan tujuan yang sama, termasuk untuk membentuk badan usaha milik desa bersama. Kolaborasi antar desa, badan usaha milik desa bersama, dengan asosiasi pelaku ekonomi desa.
  3. Pengembangan kapasitas terhadap asosiasi/organisasi kolaborasi yang telah diorganisir. Tentu pengembangan kapasitas tidak hanya berhenti pada pelatihan, misalnya pelatihan tentang kapasitas wirausaha desa yang mencakup 3 level :
  • Individu (komitmen, kemampuan, motivasi orang per orang dalam organisasi)
  • Sistem (aturan, kebijakan, dan visi misi)
  • Institusi (keuangan, bisnis yang dimiliki organisasi, sumber daya manusia dan manajemen)

Potensi sumber daya alam yang digunakan sebagai basis "potensi unggulan" penting ditelusuri bagaimana proses prakarsa atau kearifan lokal didalamnya. unggulan tersebut juga perlu ditelusuri terkait aspek kedudukan aset, apakah aset bersama atau justeru aset pemerintah daerah.
Kedudukan aset yang jelas statusnya sebagai aset bersama akan berpotensi sebagai basis kapitalisasi yang menguntungkan pendapatan asli desa, terutama desa yang telah bersepakat didalam kerjasama dengan pihak ketiga.
Pasal 85 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa
(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dan pihak Ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. 
Ada dua ranah yang menjadi partisipasi desa melalui badan usaha milik desa bersama dalam pembangunan kawasan perdesaan, yaitu :
  1. Sumber daya milik bersama secara alamiah merupakan kawasan perdesaan dan dalam kehidupan sehari hari menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Sumberdaya kategori ini antara lain meliputi sungai, mata air, mineral nonlogam, dan lain lain.
  2. Kawasan yang sengaja disiapkan sebagai arena investasi pembangunan kawasan perdesaan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta seperti agropolitan, minapolitan, agroindustri, pertambangan dan sebagainya.
Adapun tahapan pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut :
  1. Pengusulan kawasan perdesaan, dilakukan secara partisipatif oleh pemdes dan masyarakat melalui BKAD serta prakarsa pemerintah kabupaten melalui TKPKP kabupaten
  2. Penetapan kawasan perdesaan, diproses oleh TKPKP kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati
  3. Masterplan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang mengacu dari RPJMD, RTR dan program sektoral kabupaten, RPJM Desa serta aspirasi masyarakat desa dan swasta.
  4. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, dilaksanakan oleh TKPKP Kawasan.
  5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan ; dilaksanakan secara be oleh TKPKP kawasan, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah pusat.
rujukan : 1).UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. 2). UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. 3). UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 4). PP No.47 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa. 5). Permendesa,PDT, dan Transmigrasi No.5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Berdirinya BUM Desa Bersama (bumdesma) diawali dengan adanya prakarsa kolaborasi mengelola sumber daya bersama. Prakarsa desa dan inisiatif desa berawal dari langkah sederhana yakni melalui dialog dengan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan pelaku wirausaha desa lainnya tentang potensi desa yang dapat dikelola bersama. Akhir diskusi ini kemudian menghasilkan kesepakatan antara dua kepala desa untuk melakukan kerjasama sekaligus bersepakat untuk mengadakan Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa. Prakarsa desa tidak hanya terbatas pada ide dan gagasan dari kepala desa saja tetapi juga dapat bersumber dari aspirasi masyarakat desa.
Proses pendirian bumdesma melalui langkah "3 D" (dipetakan, direncanakan, dikelola) berskala kerjasama antar desa.
  • SOSIAL. Kerukunan, kepedulian, berorganisasi, emansipasi, nilai, budaya, potensi berjejaring dan sebagainya.
  • ALAM. Sawah, kebun, sumber air, hutan, lingkungan hidup, keanekaragaman sumber daya alam, dan lainnya.
  • FINANSIAL. Tabungan, upah, pendapatan asli desa, iuran warga, dan lainnya.
  • MANUSIA. Petakan aset sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, sumber penghidupan, pola nafkah, etos kerja, daya beradaptasi, ketokohan dan lainnya.
  • FISIK. Tempat tinggal, transportasi, komunikasi, pasar, sanitasi, alat produksi, karya seni, situs bersejarah dan lainnya
Pemetaan potensi desa dapat dilakukan melalui tahap sebagai berikut :
  1. Pemetaan potensi desa berdasarkan pengembangan dokumen RPJM Desa. Desa memanfaatkan data dalam RPJM Desa terkait potensi desa yang telah menjadi aset desa. Jenis aset dalam bentuk sumber daya manusia, dan seterusnya merupakan kekuatan desa untuk merancang dan memutuskan kerjasama desa melalui bumdesma. Desa dapat memeriksa kembali dokumen RPJM Desa kaitan dengan program bidang pemberdayaan masyarakat desa khususnya tentang kerjasama desa, kerjasama antar desa, dan/atau pendirian dan pengelolaan bumdesma, maka desa dapat melakukan review RPJM Desa, Musyawarah Desa, dan bersepakat untuk melakukan pendirian dan pengelolaan bumdesma sebagai kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
  2. Sosialisasi Kerjasama Antar Desa melalui BUM Desa Bersama. Pemetaan potensi desa dapat dilakukan dengan cara mengkomunikasikan potensi desa melalui proses sosialisasi desa. Pemetaan potensi desa untuk kolaborasi (kerjasama antar desa) meliputi sumber penghidupan, sumber daya alam dan layanan dasar. Hasil pemetaan potensi akan menjadi acuan bagi penentuan kegiatan unit usaha bumdesma, bahan dialog dalam musyawarah antar desa, dan dokumen peraturan bersama kepala desa (permakades) tentang bumdesma, termasuk AD/ART bumdesma kawasan.


Setelah masing masing desa melakukan penggalian gagasan dan pemetaan sumber penghidupan, sumber daya alam dan layanan dasar, langkah selanjutnya desa menyelenggarakan musyawarah desa guna membahas tentang kerjasama desa.
Ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf C di UU No.6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan untuk membahas agenda yang bersifat strategis termasuk kerjasama desa.
Selain bumdesma, agenda kerjasama antar desa juga meliputi :
  • Pelayanan pembangunan
  • Keamanan dan ketertiban
  • Kegiatan kemasyarakatan
  • Pemberdayaan masyarakat
Ketentuan pasal 91 UU No.6/2014 tentang Desa memberikan rujukan kebijaksanaan kerjasama desa dalam 2 hal yakni :
  1. Kerjasama desa dengan desa lain yang disebut kerjasama antar desa (pasal 92 UU Desa)
  2. Kerjasama dengan pihak Ketiga (pasal 93 UU Desa) meliputi kerjasama desa dengan lembaga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, LSM/NGO yang peduli desa, perusahaan, donor dan lainnya.
Ada beberapa langkah guna memudahkan agenda pembahasan bumdesma adalah :
  1. Memastikan BUMDESMA sebagai program kerja sama desa. Jika dokumen RPJM/RKP/APB Desa bersama sebagai kegiatan kerjasama desa, kerjasama antar desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa, maka desa dapat terlebih dahulu melakukan review RPJM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Sebaliknya, jika desa telah mencantumkan bumdesma dalam dokumen perencanaan, maka desa langsung melakukan pembahasan usulan unit usaha bumdesma. Bagaimana desa dapat merumuskan usulan unit usaha bumdesma? Hasil pemetaan sebelumnya yakni sumber penghidupan, aset dan sumber daya alam, dan layanan dasar disatukan menjadi usulan unit usaha bumdesma. Usulan unit usaha akan dibawa oleh delegasi desa dan dibahas bersama dengan delegasi desa lainnya dalam musyawarah antar desa.
  2. Menyelenggarakan musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang menyelenggarakan musyawarah desa tentang kerjasama desa, termasuk hal strategis membahas bumdesma sebagai institusi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh 2 desa atau lebih guna mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing. Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang kerjasama desa tersebut. Agenda pembahasan meliputi : 1).Ruang lingkup kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak Ketiga. 2).Bumdesma sebagai salah satu ruang lingkup pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa, contoh : bumdesma akan membentuk unit usaha sebagaimana telah dipetakan oleh desa, meliputi unit usaha dana bergulir, konveksi, pengelolaan kawasan perdesaan wisata, Toko/grosir desa, bank sampah. 3).Usulan tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai pelaksana kerjasama antar desa
  3. Menetapkan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa. Sistematika pengaturan atau stelsel norma dalam peraturan desa (perdes) tentang kerjasama desa memuat bumdesma sebagai salah satu ruang lingkup pengembangan usaha bersama.
  4. Menetapkan Surat Keputusan Kades tentang Delegasi/Perwakilan Desa. Susunan delegasi desa sebaiknya diusulkan dalam musyawarah desa. Hasilnya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa. Sebagai catatan, Badan Kerjasama Desa yang selama ini dipraktekkan di beberapa tempat sudah tidak punya landasan hukum yang kuat. Satu satunya institusi desa dengan penyebutan badan adalah Badan Permusyawaratan Desa. yang mempunyai nilai, visi, dan misi demokrasi dan partisipasi masyarakat desa. Istilah delegasi desa sudah cukup representatif untuk menyebut nama perwakilan desa untuk membawa misi pendirian bumdesma ke musyawarah antar desa.

Akuntabilitas ditujukan untuk mencegah kegagalan bumdesma dan optimalisasi keberhasilan bumdesma. Institusi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) diamanatkan undang undang desa sebagai sekretariat bersama. yang berasal dari prakarsa dan inisiatif desa. BKAD bukan dibentuk atas dasar kepentingan proyek atas Desa. Kegagalan bumdesma berkaitan langsung dengan representasi BKAD.
Ketentuan dalam pasal 92 ayat (3) UU No.6/2014 tentang Desa mengatur tentang kerjasama antar desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa. UU No.6/2014 tentang Desa juga mengatur secara umum peran BKAD dalam melaksanakan kerja sama antar Desa, terutama pembangunan antar desa. BKAD berperan dalam melaksanakan "pemberdayaan masyarakat desa". Pada prinsipnya, BKAD dibentuk oleh sejumlah desa yang mempunyai kesadaran untuk kolaborasi dalam mengelola sumber daya bersama.
UU Desa juga mengatur secara fakultatif bahwa dalam melaksanakan pembangunan antar desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, 3 (tiga) desa dalam satu kecamatan membutuhkan data profil SDA Kawasan Perdesaan yang bermanfaat bagi pembangunan antar desa. Bumdesma yang dimiliki 3 (tiga) desa atau lebih hendak memanfaatkan data profil SDA kawasan perdesaan ini untuk pemetaan potensi usaha ekonomi bersama. BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga yang khusus menangani data profil SDA kawasan perdesaan, dibahas melalui musyawarah antar desa, dan cukup ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa.
Contoh AGENDA musyawarah antar desa, antara lain membahas :
1. Usulan rencana kerjasama antar desa
2. Usulan tata kerja BKAD
  • Unit kerja BKAD dapat dibentuk sesuai kebutuhan atau bidang kegiatan antar desa.
  • Dalam hal kegiatan kerjasama usaha bersama, maka musyawarah antar desa dapat membahas pembentukan unit kerja yang bertugas melakukan fasilitasi pendirian bumdesma.
  • Unit kerja ini hanya memfasilitasi dan bukan menjadi pihak yang menetapkan bumdesma. Kewenangan penetapan bumdesma tetap dilakukan oleh para kepala desa dan dinyatakan melalui produk hukum permakades.
  • BKAD bertanggungjawab kepada kepala desa sehingga disarankan agar ketua BKAD tidak berasal dari unsur Kepala Desa. Kepala Desa dapat memegang kedudukan sebagai penasehat atau sebutan lain.
3. Pemilihan, penetapan dan/atau pemberhentian susunan kepengurusan BKAD.
4. Rancangan permakades tentang kerjasama antar desa, disertai penetapan susunan kepengurusan BKAD. Untuk efektifitas penyusunan Permakades yang efektif, Permakades tentang Kerjasama Antar Desa dapat disertai lampiran (sebagai bagian tak terpisahkan dari permakades) : a). tata kerja yang rinci seperti standar prosedur operasional BKAD.  b). susunan kepengurusan BKAD.
5. Usulan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD :
  • Permakades tentang BKAD merupakan perintah delegatif dari permakades tentang kerjasama antar desa.
  • Kepala Desa merupakan subjek hukum menurut ketentuan dalam UU Desa, dan BKAD bertanggung jawab kepada kepala desa, sehingga permakades tentang BKAD ini dapat disusun sebatas mengatur tata kerja dan susunan kepengurusan yang tidak memposisikan ketua BKAD sebagai subjek hukum tersendiri diluar Kepala Desa.
  • BKAD ditetapkan dengan permakades sebagai produk hukum yang diakui oleh UU Desa, sehingga BKAD tidak perlu ditetapkan dengan Akte Notaris. BKAD ditetapkan oleh para kepala desa.
  • BKAD bukanlah institusi yang bersifat eksklusif atau berada diatas institusi desa, sehingga BKAD tidak perlu menjadi organisasi berbadan hukum privat seperti perkumpulan berbadan hukum dan lain sebagainya. Dalam praktek hukum, AD/ART perkumpulan badan hukum hanya mengenal rapat anggota, sedangkan BKAD tunduk dalam Musyawarah Antar Desa, dan pertanggung jawaban kepada kepala desa. Ketentuan AD/ART badan hukum privat tidak kompatible dengan BKAD yang diatur dalam UU Desa.
Substansi peraturan bersama kepala desa (Permakades) tentang kerjasama antar Desa terdiri atas :
  • Bab I Ketentuan Umum
  • Bab II Ruang Lingkup Kerja Sama
  • Bab III Bidang Kerja Sama
  • Bab IV Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama
  • Bab V Jangka Waktu Kerja Sama
  • Bab VI Hak dan Kewajiban
  • Bab VII Pendanaan
  • Bab VIII Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama
  • Bab IX Penyelesaian Perselisihan
  • Bab X Ketentuan Peralihan
  • Bab XI Ketentuan Penutup

Bumdesma sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dengan tetap memegang teguh akuntabilitas bumdesma.

Manajemen keuangan bumdesma adalah manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi maupun usaha pengumpulan dana untuk pembayaran investasi secara efisien. Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian keuangan.
Fungsi pengelolaan keuangan meliputi 3 kebijakan utama, yaitu :
  • Mencari sumber dana untuk mendanai unit usaha
  • Membagi resiko dan keuntungan
  • Menginvestasikan dana untuk mengembangkan unit usaha
Untuk pendanaan bumdesma biasanya sumber dana berasal dari :
  • Penyertaan modal dari beberapa badan usaha milik desa (BUMDES)
  • Penyertaan modal kelompok masyarakat desa di kawasan perdesaan yang berasal dari aset kelompok.
  • Penyertaan modal dari kekayaan desa yang dipisahkan dengan mengutamakan dana desa dan ditujukan untuk pendirian bumdesma berdasarkan permakades
  • Bantuan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta yang ditujukan untuk pembangunan kawasan perdesaan.
Pembagian hasil usaha bumdesma dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha. Bagi hasil keuntungan bumdesma dialokasikan sesuai kesepakatan yang ada.
sumber : pedoman teknis BUM DESA BERSAMA 

0 Response to "BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (pembangunan kawasan perdesaan)"

Post a Comment